Beranda > Opini > Program Askeskin di Awal Tahun 2008

Program Askeskin di Awal Tahun 2008

Baru-baru ini Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan baru dalam program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) 2008. Kebijakan baru itu antara lain penyaluran dana langsung dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Departemen Keuangan langsung ke rumah sakit melalui bank yang ditunjuk.”Mulai Minggu ke-2 Februari 2008 ini pemerintah mulai salurkan dana Askeskin sebesar Rp 540 milyar. Dana tersebut sebagai uang muka pelayanan kesehatan peserta Askeskin di rumah sakit untuk bulan Januari dan Februari 2008. Alokasi dana Askeskin 2008 sebesar Rp 4,6 triliun diharapkan cukup untuk menjamin kesehatan 76,4 juta jiwa masyarakat miskin”, kata Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes dr. Farid W. Husain saat Jumpa Pers dengan para wartawan di Jakarta tanggal 6 Februari 2008 (www.depkes.go.id).

Kebijakan ini diharapkan dapat menanggulangi masalah tunggakan PT.Askes terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak RS dimana sering mengalami keterlambatan pembayaran kepada pihak RS sehingga kegiatan operasional RS sehari-harinya terhambat dan ujung-ujungnya dapat merugikan pasien. kebijakan ini mengakibatkan tagihan rumah sakit tidak lagi melalui PT Askes yang masih mempunyai tunggakan klaim Askeskin sekitar Rp 1,2 Trilyun.

Untuk program baru ini Departemen Kesehatan telah membentuk tim verifikasi independen di setiap rumah sakit yang melayani masyarakat miskin. model yang dilakukan untuk tim verifikasi ini adalah Tim verifikasi tersebut diusulkan dinas kesehatan kabupaten/kota kemudian diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan propinsi atas nama Menteri Kesehatan dan sebagai alat kontrol terhadap tim ini maka tim verifikasi independen secara berkala akan diaudit oleh aparat pengawas internal (BPKP dan Inspektorat Jenderal Depkes) maupun aparat pengawasan eksternal (BPK).

Untuk menjamin kelancaran pelayanan Askeskin 2008, Menkes juga menerbitkan Surat Edaran No.115/Menkes/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan propinsi, kabupaten/kota, dan para direktur rumah sakit di seluruh Indonesia. Dalam surat itu, disebutkan bahwa program pelayanan kesehatan masyarakat miskin di rumah sakit tahun 2008 tetap dilaksanakan dan dibiayai dari dana bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah dan bukan merupakan dana retribusi pelayanan kesehatan. Karena itu diharapkan dana Askeskin tidak lagi disetorkan ke kas daerah. diharapkan dengan kebijakan ini pelayanan negara ini terhadap masyarakat miskin dari segi ketersediaan pelayanan kesehatan dapat lebih baik dari sebelumnya, yang tidak dapat dipungkiri khususnya dikota-kota besar banyak kasus di depan mata kita masyarakat miskin yang ditolak oleh RS harus kehilangan nyawanya.

Namun yang perlu diingat oleh pemerintah bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan ribuan tenaga kontrak Askes yang selama ini bertugas di Rumah Sakit-Rumah Sakit untuk mengelola Askeskin menjadi kehilangan pekerjaan mereka dan ini haruslah dipikirkan oleh pemerintah khususnya PT.Askes dan pihak Depkes bagaimana nasib ribuan tenaga kontrak tersebut.

Pada tahun 2005 kunjungan rawat jalan di rumah sakit sebesar 1,45 juta kunjungan, terjadi peningkatan pada tahun 2006 yaitu 6,92 juta kunjungan dan sampai September 2007 mencapai 4,9 juta kunjungan. Sementara itu kunjungan rawat inap tingkat lanjut di rumah sakit juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 562 ribu kunjungan pada tahun 2005, meningkat menjadi 1,58 juta kunjungan pada tahun 2006 dan sampai September 2007 sebanyak 1,53 juta kunjungan.

Peningkatan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun bisa bermakna bahwa akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan semakin baik dan terjangkau namun perlu juga diingat bahwa hal ini bisa juga menjadi pertanda buruk dimana masyarakat kita semakin tidak peduli untuk menjaga kesehatan. akan timbul persepsi dimasyarakat bahwa menjaga kesehatan tidak perlu terlalu dipikirkan karena toh nantinya kita akan mendapat pelayanan secara gratis. hal ini tentu saja tidak mendidik masyarakat untuk hidup sehat dan pertanyaan besar yang kemudian timbul adalah sampai kapan negara ini mampu memanjakan masyarakat kita dengan pelayanan kesehatan yang gratis. hal yang paling menakutkan adalah ketika kebijakan ini berganti karena bergantinya para pemimpin birokrasi berganti maka masyarakat kita akan sangat rapuh.

Kebijakan yang harusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah khususnya Pihak Departemen Kesehatan adalah merubah perilaku masyarakat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup sehat, sehingga kedepannya Departemen Kesehatan betul betul manjadi “Departemen Kesehatan” bukannya Departemen Kesakitan” yang kerjanya hanya mengurus orang sakit saja.

Pola pembiayaan kesehatan harus sedikit demi sedikit diubah kearah pola pembiayaan asuransi secara semesta bagi seluruh rakyat indonesia, dengan sistem premi sehingga akan timbul keterlibatan masyarakat secara langsung dan diharapkan dengan sistem premi akan timbul kesadaran dari diri masyarakat bahwa sakit itu mahal dan pentingnya menjaga kesehatan.

Demikian pula dengan pola pembiayaan kepada institusi pelayanan kesehatan, Pola sistim kapitasi lebih diperbaiki khususnya di level puskesmas sehingga diharapakan dengan sistim kapitasi ini Puskesmas diberikan segelontor dana segar tiap bulannya sesuai dengan jumlah masyarakat yang mejadi tanggung jawab diwilayah kerjanya sehingga Puskesmas bertanggug jawab mengobati masyarakat yang sakit dengan dana tersebut dan jika seumpama dana tersebut tidak habis karena jumlah masyarakat sakit kurang, maka dana tersebut adalah hak milik Puskesmas dan tidak perlu dikembalikan ke Pemerintah. Dengan sistim seperti ini maka tentu saja Puskesmas akan berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menjaga kesehatan masyarakat sekitarnya agar jumlah masyarakat yang sakit berkurang dan Puskesmas dapat mendapatkan dana yang lebih untuk pengembangan Puskesmas, meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan SDM serta kesehjatraan karyawan. tidak seperti saat ini Puskesmas yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga kesehatan masyarakat hanya sibuk mengobati masyarakat saja.

Oleh : Irwandy, Mahasiswa MARS UNHAS

Kategori:Opini Tag:, ,
  1. lunyer. skom
    Februari 15, 2008 pukul 5:53 am

    ini sangat menarik sekali…..bahwa pihak askes punya tenaga kerja kontrak yang diperkerjakan dirumah sakit, setahu saya pihak askses tidak menempatkan tenaga kerja kontrak dirumah sakit – rumah sakit. setahu saya rumah sakit yang menempatkan pegawainya di bagian askes pada rumah sakit dan kerja orang orang askes hanya menanda tangani resep obat pasien dan itu pun malas malasan….

  2. iyen
    Maret 30, 2008 pukul 9:48 am

    Pegawai kontrak askes di RS itu memang ada yang dipekerjakan untuk melayani adm pasien askeskin. Diharapkan dengan kebijakan yang baru tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan gakin, RS bisa menentukan prioritas kebutuhan untuk pelayanan gakin. Jangan seperti dulu balita gizi buruk yang memiliki kartu Askeskin untuk membeli vitamin harus melalui prosedur yang panjang kerena vitamin tsb tidak terdapat di DPHO. Semoga dengan sistem yang baru ini gakin lebih merasakan manfaatnya.

  3. Prof Gantheng
    Oktober 13, 2009 pukul 6:41 am

    sebaiknya indonesia belajar pada National Health Service Act 1948 di Inggiris. jangan jadi regulator, operator, sekaligus ngawasi diri sendiri bisa – bisa jadi TERMINATOR serahkan penjaminan ke Social security Net.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: